surat edaran menteri dalam negeri nomor: 100.1-1/8000/sj: perihal moratorium pemberian dan pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kecamatan, kelurahan dan desa: unduh: 278: 2023: surat mendagri: surat menteri dalam negeri nomor : 800.1.12.2/1050/bpd:

Kemendagri sendiri telah mengeluatkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1/1925, tanggal 20 April 2017 perihal Peningkatan Kesejahteraan Petugas Pemadam Kebakaran di daerah, yang di antaranya menyebutkan tentang pemberian tunjangan risiko tinggi, sebagai bentuk pemantik semangat dalam menjalankan tugas. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Jakarta,09 Desember 2022 Nomor : 700.1.1/8737/su Yth. 1. Gubernur Sifat : Segera 2. BupatiWali Kota Lampiran : 1 (satu) berkas di Hal : Penguatan Inspektorat Daerah Seluruh Indonesia Dalam Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam rangka penguatan Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Puspen Kemendagri) KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan, penerbitan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 821/5492/SJ tanggal 14 September 2022 bertujuan untuk menjadikan pembinaan kepegawaian di daerah berjalan lebih efektif dan efisien. HAK ATAS TANAH BERDASARKAN SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 593/5707/SJ TAHUN 1984 NASKAH JURNAL Oleh ENDANG SRI WAHYUNI 127011033 PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN Menteri Dalam Negeri nomor 6 Tahun 1972, tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, seperti yang tercantum pada Pasal 11 dan mencabut wewenang Kepala
Departemen Dalam Negeri adalah kelanjutan dari Kementerian Dalam Negeri yang dibentuk pada saat Kabinet Presidensial yang pertama Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Nama Departemen dipakai berhubungan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Pertama pada tanggal 26 Agustus 1969 No.1/MPR/RI/1959. [ butuh rujukan ] [4] Departemen Dalam Negeri
. 349 417 139 440 174 21 304 109

surat edaran menteri dalam negeri